SerambiMuslim.com – Rencana Indonesia mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina, menjadi sorotan media Israel. Di tengah laporan yang menyebut pengerahan tetap berjalan, pemerintah Indonesia justru menegaskan bahwa seluruh pembahasan terkait misi tersebut masih ditangguhkan.
Media Israel, Haaretz, melaporkan Presiden RI Prabowo Subianto tetap berencana mengirim sekitar 500 personel TNI ke Gaza.
Dalam laporan yang terbit Rabu (18/3), Haaretz menyebut pasukan tersebut akan ditugaskan untuk membantu pelucutan senjata kelompok Hamas.
Media itu juga menyoroti adanya keraguan dari militer Israel terhadap kapasitas pasukan Indonesia dalam menjalankan misi tersebut.
Militer Israel, Israel Defense Forces (IDF), dalam laporan itu disebut memperingatkan bahwa Hamas tengah memulihkan kekuatan militernya, termasuk membangun kembali jaringan terowongan bawah tanah.
“Dalam beberapa pekan terakhir, IDF telah memperingatkan bahwa Hamas sedang membangun kembali kemampuannya lebih cepat dari perkiraan, termasuk pembangunan kembali terowongan,” tulis Haaretz.
Media tersebut juga melaporkan bahwa pasukan Indonesia diperkirakan tiba di Gaza paling lambat Mei 2026, meskipun keraguan dari pihak Israel masih mengemuka.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI saat ini masih ditunda.
“Semuanya di-hold (ditunda),” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa belum ada batas waktu pasti terkait penundaan tersebut. “Sampai batas waktu yang belum ditentukan,” katanya.
Senada dengan itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa penangguhan mencakup seluruh pembahasan terkait Board of Peace (BoP), yang menjadi kerangka kerja misi internasional di Gaza.
“Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda. Seluruh pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan,” ujar Yvonne.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah yang terus memburuk.
“Kami terus melakukan penilaian terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya di Timur Tengah,” kata Yvonne.
Sebelumnya, Indonesia direncanakan berpartisipasi dalam misi Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) dengan mengirim hingga 8.000 personel TNI. Namun rencana tersebut kini dihentikan sementara.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam misi internasional tetap mengacu pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta berada dalam kendali nasional.
“Kami tekankan bahwa setiap kemungkinan partisipasi Indonesia dalam ISF sepenuhnya berada di bawah kendali nasional Indonesia,” ujar Yvonne.
Selain itu, Indonesia juga mensyaratkan adanya mandat resmi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi yang relevan sebelum mengirimkan pasukan ke wilayah konflik. ***
