SerambiMuslim.com – Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran berangkat haji tanpa antre melalui jalur tidak resmi.
Skema semacam itu dinilai berisiko tinggi, baik dari sisi hukum maupun keselamatan jamaah.
Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, menegaskan bahwa hanya visa haji yang diakui oleh otoritas Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah tersebut.
“Masyarakat jangan mudah terbujuk iming-iming jalur cepat. Visa ziarah, visa kunjungan, atau dokumen lain di luar ketentuan tidak dapat digunakan untuk berhaji,” ujar Yusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Fenomena haji nonprosedural, menurut dia, terus menjadi perhatian serius pemerintah Arab Saudi. Selain melanggar aturan, praktik ini juga kerap menimbulkan risiko keselamatan yang tidak kecil.
Sejumlah kasus mencerminkan bahaya tersebut. Pada 2024, seorang pejabat daerah ditangkap aparat keamanan Saudi karena diduga hendak berhaji menggunakan visa ziarah bersama rombongan.
Setahun berselang, tiga warga negara Indonesia (WNI) ditemukan terdampar di gurun saat mencoba memasuki Makkah secara ilegal. Satu di antaranya meninggal dunia akibat dehidrasi.
Di dalam negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat telah menggagalkan keberangkatan lebih dari seribu calon jamaah sepanjang 2025 yang diduga akan berhaji tanpa visa resmi.
Yusron menegaskan, penggunaan visa selain visa haji tidak hanya berujung pada penolakan masuk, tetapi juga berpotensi berujung deportasi serta sanksi tambahan.
“Hanya visa haji yang ditetapkan otoritas Saudi yang diterima. Selain itu akan otomatis tertolak dan berisiko dikenai sanksi,” katanya.
Sanksi tersebut mencakup denda dalam jumlah besar hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Bahkan, KJRI Jeddah menemukan berbagai modus pelanggaran, mulai dari penggunaan atribut haji palsu hingga dokumen identitas yang tidak sesuai.
“Masyarakat jangan terpaku pada nama paketnya. Pastikan visa hajinya, legalitas penyelenggara, dan kesesuaian prosedur dengan aturan resmi,” ujar Yusron.
Muhammadiyah Dukung Keamanan Haji 2026
Di tengah isu haji ilegal, dukungan terhadap pelaksanaan haji resmi juga menguat. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bertemu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, di Jakarta untuk membahas kesiapan haji 2026.
Ketua PP Muhammadiyah M. Sa’ad Ibrahim menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung keamanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Muhammadiyah mendukung jaminan atas keamanan pelaksanaan haji 2026,” kata Sa’ad usai pertemuan.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Arab Saudi mampu memastikan kelancaran ibadah haji, meski kawasan Timur Tengah tengah diliputi ketegangan geopolitik.
Senada dengan itu, Dubes Faisal memastikan bahwa persiapan haji 2026 berjalan sesuai rencana dan kondisi keamanan tetap terjaga.
“Alhamdulillah, persiapan pelaksanaan haji 2026 masih sesuai rencana. Kerajaan Arab Saudi tetap aman dan stabil,” ujarnya.
Faisal juga menyoroti dinamika geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Iran serta Amerika Serikat dan Israel. Menurut dia, ketegangan tersebut berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global.
“Situasi di Timur Tengah berdampak terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, tindakan agresif terhadap negara-negara kawasan dinilai kontradiktif dengan seruan solidaritas yang disampaikan pihak tertentu kepada negara-negara Muslim. ***
