SerambiMuslim.com — Pernikahan dalam Islam tidak dapat dilangsungkan sembarangan. Ia adalah ikatan suci yang tunduk pada aturan baku dan rukun yang tidak dapat diabaikan. Terdapat lima rukun utama yang harus dipenuhi agar akad nikah dinilai sah menurut syariat: mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul (shighat).
Dari kelima unsur itu, kehadiran seorang wali merupakan fondasi yang tidak bisa digugurkan. Tanpanya, akad pernikahan dianggap tidak sah secara hukum Islam.
“Al-waliyyu ahadhu arkânin-nikâh, fa lâ yashihhu illâ biwaliyyin.”
“Wali merupakan salah satu rukun nikah, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.”
(Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, Kifâyah al-Akhyâr, Juz 2, hlm. 40)
Namun, tidak semua orang dapat menjadi wali. Islam menetapkan syarat ketat, salah satunya: wali haruslah beragama Islam. Ini bukan sekadar pendapat satu mazhab, melainkan ijma’—konsensus para ulama lintas generasi.
Mengacu pada penjelasan dalam laman resmi Nahdlatul Ulama, dijelaskan bahwa sahnya pernikahan memerlukan wali dan dua saksi yang memenuhi setidaknya enam syarat. Dan syarat pertama yang tidak bisa ditawar adalah: Islam.
“Syarat Islam wajib dipenuhi oleh wali perempuan muslimah, sebagaimana telah menjadi kesepakatan para ulama.”
(Muhammad Khathib asy-Syarbini, al-Iqnâ’ fi Halli Alfâzhi Abî Syuja’, Juz 2, hlm. 408–409)
Dengan demikian, seorang ayah yang non-Muslim tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang memeluk Islam. Ketentuan ini berlaku universal dalam seluruh cabang hukum fikih.
Jika dalam suatu kondisi, seorang perempuan Muslimah hendak menikah namun tidak memiliki wali yang memenuhi syarat syar’i—seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki yang seagama—maka solusinya adalah wali dari pihak penguasa, yang dalam praktik Indonesia disebut wali hakim.
Rasulullah SAW bersabda:
“As-sulthânu waliyyu man lâ waliyya lah.”
“Penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.”
(HR. Ahmad)
Wali hakim yang dimaksud merupakan pejabat resmi negara dari Kementerian Agama yang berwenang mengesahkan pernikahan, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau yang diberi kuasa olehnya.
Dalam struktur hukum Islam, wali pernikahan tidak ditentukan berdasarkan kedekatan emosional. Bukan pula soal figur mana yang paling disukai oleh mempelai wanita. Peran wali terikat pada garis keturunan (nasab), bukan relasi personal.
Seperti dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Sarwat dari Rumah Fiqih Indonesia, wali dalam nikah hanya berasal dari jalur ayah, bukan ibu. Jika ayah tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka urutannya berpindah ke kakek dari pihak ayah, kemudian saudara laki-laki kandung seayah dan seibu, atau seayah saja.
Dengan demikian, hukum Islam sangat tegas: ayah non-Muslim tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuannya yang Muslimah. Jika tidak ada wali nasab yang sah, maka negara hadir melalui wali hakim sebagai pelindung hak pernikahan umat.
