SerambiMuslim.com – Platform Business 57 Plus (B57+) mulai diarahkan untuk mendorong hilirisasi kolektif di antara negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Inisiatif ini dinilai penting untuk mengatasi kesamaan struktur ekonomi yang masih didominasi ekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah.
Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef Prof. Nur Hidayah mengatakan B57+ menjadi momentum strategis untuk mengubah pola ekonomi negara-negara OKI.
“Struktur ekonomi negara OKI relatif seragam dan bergantung pada bahan mentah. Jika semua fokus pada eksplorasi, persaingan tinggi, tetapi nilai tambah tetap rendah,” ujar Prof. Nur dalam diskusi yang dikutip di kanal YouTube Kabar Bursa, Rabu, 22 April 2026.
Ia menjelaskan, B57+ dirancang untuk mendorong pembagian peran yang lebih terstruktur dalam rantai nilai halal global. Setiap negara didorong mengambil posisi sesuai keunggulan masing-masing.
“Kolaborasi diperlukan, misalnya satu negara fokus bahan baku, lainnya pada pengolahan, distribusi, atau pembiayaan,” katanya.
Menurutnya, skema tersebut dapat menciptakan industrialisasi bersama antarnegara anggota. Aktivitas ekonomi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam rantai pasok yang saling melengkapi.
Pendekatan ini juga membuka peluang peningkatan nilai tambah ekspor di kawasan OKI. Negara yang selama ini bergantung pada komoditas mentah didorong masuk ke tahap industri pengolahan.
“Kerja sama menjadi lebih produktif karena setiap negara menempati posisi sesuai keunggulan ekonominya,” ujar Prof. Nur.
Dalam konteks Indonesia, peluang tersebut dinilai cukup besar. Indonesia dapat mengambil peran pada sektor pengolahan makanan halal, industri kreatif syariah, hingga logistik halal.
Selain itu, integrasi rantai nilai melalui B57+ berpotensi mengurangi ketergantungan ekspor ke pasar di luar kawasan OKI.
Prof. Nur menekankan, keberhasilan strategi ini membutuhkan pemetaan keunggulan tiap negara serta pembentukan kawasan industri halal regional.
“Diperlukan pemetaan ekonomi, kawasan industri halal, dan pendanaan bersama untuk proyek hilirisasi,” katanya.
Ia menambahkan, indikator keberhasilan B57+ antara lain peningkatan nilai tambah ekspor, bertambahnya proyek industri bersama, serta kuatnya keterkaitan rantai pasok halal antarnegara.
Dalam jangka panjang, kolaborasi ini diharapkan membentuk ekosistem industri halal yang terintegrasi dan memperkuat posisi negara OKI dalam perdagangan global.
B57+ Lahir dari Forum Global
Pembentukan B57+ berawal dari Indonesia–B57+ Multilateral Business Roundtable yang digelar di Jakarta pada 3–4 Februari 2026, dalam rangka Indonesia Economic Summit (IES) 2026.
Forum tersebut diinisiasi Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) bersama Indonesian Business Council (IBC). Kegiatan ini mempertemukan pembuat kebijakan, pemerintah, dan pelaku usaha global.
Diskusi difokuskan pada penyelarasan ekosistem bisnis, penguatan konektivitas pasar, serta pembukaan jalur baru perdagangan dan investasi berbasis keuangan syariah.
Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamel, menegaskan B57+ berperan memperkuat kebijakan guna memberdayakan sektor swasta.
“Peran utama B57+ adalah memastikan regulasi mendukung sektor swasta agar memberi dampak ekonomi lebih besar,” ujarnya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut ekonomi halal menjadi pendorong penting pertumbuhan nasional sekaligus penghubung pasar global.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ICCD Yousef Hassan Khalawi menilai konektivitas menjadi kunci utama.
“Kami membangun ekosistem terintegrasi agar investasi, keuangan, dan perdagangan berjalan lancar lintas negara,” katanya.
Ketua Dewan Pembina IBC Arsjad Rasjid menegaskan B57+ dirancang sebagai platform bisnis yang inklusif dan berorientasi eksekusi.
“Platform ini mempertemukan pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi perdagangan dan investasi,” ujar Arsjad.
Pembentukan B57+ Asia-Pasifik ditandai penyerahan deklarasi ICCD kepada IBC dalam IES 2026. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai simpul strategis konektivitas ekonomi negara OKI.
Melalui inisiatif ini, kawasan Asia-Pasifik diarahkan menjadi pusat integrasi ekonomi Islam yang dinamis, dengan fokus pada perdagangan, investasi, dan kolaborasi lintas negara. ***
