SerambiMuslim.com – Gelombang retorika anti-Islam dilaporkan meningkat di Jepang, terutama melalui platform media sosial X. Fenomena ini dinilai bertentangan dengan prinsip konstitusi Jepang yang menjamin kebebasan beragama dan menjunjung tinggi harmoni sosial.
Laporan Al Jazeera yang dikutip, Senin, 4 Mei 2026 mengungkap adanya jaringan akun sayap kanan yang secara terorganisasi menyebarkan narasi Islamofobia.
Kampanye tersebut mencakup seruan pembatasan penggunaan jilbab, penolakan pembangunan masjid, hingga penolakan pemakaman Muslim.
“Kelompok-kelompok ini mengklaim melindungi konstitusi dan budaya Jepang, namun narasi yang mereka dorong justru bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama,” demikian isi laporan tersebut.
Dalam Konstitusi Jepang Pasal 20, negara secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan serta melarang campur tangan dalam urusan keagamaan. Namun, narasi yang berkembang di ruang digital justru mengarah pada pembatasan terhadap praktik keagamaan umat Islam.
Jaringan Terorganisasi di Ruang Digital
Penelusuran menunjukkan bahwa penyebaran konten tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui pola terkoordinasi. Jaringan ini memanfaatkan akun-akun dengan jumlah pengikut besar untuk memperluas jangkauan, sehingga narasi yang awalnya terbatas dapat berkembang menjadi tekanan publik terhadap kebijakan lokal.
Kampanye tersebut bahkan memanfaatkan data seperti peta lokasi masjid di Jepang untuk membangun persepsi ancaman terhadap struktur sosial.
Menurut kajian Hirofumi Tanada dari Universitas Waseda, jumlah Muslim di Jepang mencapai sekitar 420 ribu jiwa hingga akhir 2024, atau sekitar 0,3 persen dari total populasi.
Peran Influencer dan Politisi
Sejumlah tokoh publik turut berperan dalam memperkuat narasi tersebut, baik di dunia maya maupun di lapangan. Salah satunya adalah Shigyuki Hozumi, yang mengklaim terlibat dalam penolakan proyek pemakaman Muslim di Prefektur Miyagi.
Selain itu, politisi lokal seperti Yosuke Kawai secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap imigran asing dengan alasan menjaga homogenitas masyarakat.
Sementara itu, Susumu Kikutaki dilaporkan mengorganisasi aksi penolakan pembangunan masjid di Kota Fujisawa melalui mobilisasi di media sosial.
Narasi Keamanan dan Ketertiban
Alih-alih menyerang agama secara langsung, kelompok ini membingkai isu dalam narasi “ketertiban umum” dan “keamanan”. Misalnya, penolakan pemakaman Muslim dikaitkan dengan klaim pencemaran lingkungan tanpa dasar ilmiah.
Isu makanan halal juga disorot dengan tuduhan tidak berdasar terkait pendanaan terorisme, yang kemudian menekan sejumlah perusahaan untuk menarik layanan mereka.
Masjid pun kerap digambarkan sebagai simbol ancaman sosial, dengan memanfaatkan nilai harmoni yang kuat dalam budaya Jepang.
Minimnya Literasi dan Budaya Sosial
Pengamat menilai, keberhasilan narasi ini dipengaruhi oleh minimnya interaksi masyarakat Jepang dengan komunitas Muslim, sehingga membuka ruang bagi penyebaran informasi yang menyesatkan.
Selain itu, budaya sosial yang cenderung menghindari konflik membuat banyak pihak memilih tidak terlibat dalam perdebatan, termasuk dalam membela hak kelompok minoritas.
“Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara jaminan konstitusional dan realitas sosial yang dipengaruhi oleh narasi digital,” tulis laporan tersebut. ***
