SerambiMuslim.com – Pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pondok pesantren, sekolah berbasis agama, dan wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T). Kebijakan itu disiapkan untuk mempercepat pemerataan manfaat program nasional tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengatakan skema prioritas MBG akan diterapkan dalam tahap awal pelaksanaan program.
“Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku,” katanya dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII hari kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.
Zulhas menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan skema khusus bagi pondok pesantren. Dalam skema itu, pesantren tidak diwajibkan membangun dapur baru untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Menurutnya, dapur yang sudah tersedia di lingkungan pesantren maupun sekolah berbasis agama akan dimanfaatkan. Langkah tersebut diharapkan mempercepat implementasi program sekaligus mengurangi biaya pembangunan fasilitas baru.
“Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti enggak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Gak usah memberi keuntungan kepada pihak lain. Pondok ya sudah, bangunnya di situ. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T,” terangnya.
Selain itu, pemerintah juga akan menata sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa. Proses tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua bulan.
Sebelum layanan dibuka, pemerintah akan melakukan pendataan penerima manfaat secara menyeluruh. Pendataan dilakukan bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait agar distribusi program lebih tepat sasaran.
“Di Jawa ini ada lebih dari 8.000 titik baru. Kita akan data dulu. Selama ini ada SPPG yang mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran. Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat,” jelasnya.
Hasil pendataan akan menjadi dasar evaluasi kebutuhan setiap sekolah. Sekolah yang dinilai belum memerlukan layanan MBG akan dievaluasi sehingga alokasi dapat dialihkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.
Zulhas juga memastikan pemerintah akan melindungi masyarakat yang telah berinvestasi untuk mendukung pelaksanaan MBG. Menurutnya, penyesuaian kebijakan tidak boleh merugikan pelaku yang telah membangun fasilitas maupun memperoleh pembiayaan.
“Saya tidak mau rakyat, masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Masyarakat yang sudah utang bank, yang sudah bekerja, yang sudah membangun, jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan percepatan MBG untuk pesantren dan wilayah 3T selesai dalam satu bulan. Sementara penataan titik layanan secara nasional ditargetkan rampung paling lambat dalam dua bulan.
“Yang berbasis agama dan yang 3T saya akan selesaikan satu bulan. Yang detail tadi paling lama dua bulan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” tandasnya. (*)
