SerambiMuslim.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) setelah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menyusul serangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah Iran.
Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menilai keberadaan BoP kini menjadi problematik, terutama karena dewan tersebut dipimpin Presiden AS Donald Trump.
Menurutnya, rekam jejak Trump dalam mendukung Israel membuat kredibilitas lembaga tersebut patut dipertanyakan.
“Trump dikenal luas sebagai pendukung utama gerakan Zionisme dan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu,” ujar Anwar Abbas, Sabtu, 7 Maret 2026.
Ia menambahkan, agenda politik Israel yang disebut mengarah pada gagasan “Israel Raya” dinilai semakin terlihat melalui penguasaan wilayah Palestina.
“Keinginan tersebut tidak lagi sekadar wacana di atas kertas. Mereka sudah merealisasikannya dengan menguasai wilayah Palestina yang diduduki. Berdirinya Israel Raya tinggal menunggu waktu,” kata dia.
BoP Dinilai Kehilangan Kredibilitas
Anwar Abbas menilai BoP telah kehilangan raison d’être atau alasan logis keberadaannya, terlebih setelah Israel bergabung dalam struktur dewan tersebut.
Situasi semakin rumit setelah AS bersama Israel melakukan serangan terhadap Iran yang memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
“Apa lagi yang bisa diharapkan dari Board of Peace? Saya rasa hampir tidak ada. Sebagai lembaga, BoP sudah sulit dipercaya,” ujarnya.
Tokoh yang juga menjabat Ketua PP Muhammadiyah itu menyarankan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menarik diri dari keanggotaan dewan tersebut.
Menurutnya, ada sejumlah alasan yang dapat menjadi pertimbangan. Pertama, tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur BoP. Selain itu, ia menilai sebagian negara anggota cenderung bergantung pada kebijakan Washington.
“Jika kondisi itu dibiarkan, bukan tidak mungkin Trump akan bertindak semaunya dan keputusannya menjadi semacam hukum bagi lembaga tersebut. Kita tentu tidak ingin itu terjadi,” kata Anwar Abbas.
Kedua, ia menilai rekam jejak kepemimpinan Trump menimbulkan banyak kontroversi dalam hubungan internasional.
“Perilaku politiknya menimbulkan banyak persoalan, termasuk kebijakan luar negeri yang memicu konflik dengan sejumlah negara,” ujarnya.
Ketiga, lanjut dia, konstitusi Indonesia secara tegas menolak segala bentuk penjajahan, sementara kebijakan yang didukung Trump dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut karena mendukung pendudukan Israel atas Palestina.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan kembali Jalur Gaza yang menurutnya berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan Israel.
“Daripada kita merasa tertipu di kemudian hari, lebih baik Indonesia mempertimbangkan untuk mundur. Dari sisi kepentingan perjuangan rakyat Palestina maupun kepentingan Indonesia, kehadiran BoP hampir tidak memberikan manfaat,” katanya.
Pemerintah Tunda Pembahasan BoP
Sementara itu, pemerintah Indonesia memutuskan menunda seluruh pembahasan terkait Board of Peace menyusul meningkatnya konflik antara aliansi AS-Israel dan Iran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, mengatakan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan untuk menarik Indonesia dari keanggotaan dewan tersebut.
Pemerintah, kata dia, masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi di kawasan Timur Tengah serta dampaknya terhadap posisi Indonesia di BoP.
“Kami terus melakukan penilaian secara komprehensif terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dinamika di Timur Tengah,” ujar Yvonne di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Ia menambahkan bahwa seluruh agenda terkait BoP untuk sementara ditangguhkan. “Segala pembahasan mengenai Board of Peace saat ini ditangguhkan atau di-on hold,” kata Yvonne.
Menurutnya, dalam sepekan terakhir tidak ada pertemuan maupun diskusi khusus yang membahas dewan tersebut.
Meski demikian, Indonesia masih tercatat sebagai anggota BoP dan belum ada keputusan final dari pemerintah terkait kemungkinan keluar dari forum tersebut.
“Partisipasi Indonesia di Board of Peace tetap didasarkan pada komitmen untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi di Palestina,” ujar Yvonne. ***
