SerambiMuslim.com – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyoroti keterbatasan mandat dan persenjataan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusul gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil).
SBY menegaskan, pasukan penjaga perdamaian tidak dirancang untuk menghadapi pertempuran terbuka.
“Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran,” ujar SBY melalui akun X pribadinya, dikutip Senin, 6 April 2026.
Menurut dia, mandat tersebut merujuk pada Chapter VI Piagam PBB yang berfokus pada pemeliharaan perdamaian (peacekeeping), bukan Chapter VII yang memungkinkan tindakan militer lebih tegas atau peacemaking.
SBY menjelaskan, kontingen Indonesia seperti Garuda XXIII/S pada awalnya bertugas di “blue line”, yakni zona penyangga antara wilayah Israel dan Lebanon yang secara prinsip bukan area pertempuran aktif. Namun, situasi di lapangan kini berubah drastis.
“Kontingen Indonesia yang semula berada di sekitar blue line kini sudah berada di war zone. Setiap hari terjadi pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah,” kata SBY.
Ia menambahkan, laporan terbaru bahkan menyebut pasukan Israel telah bergerak hingga sekitar tujuh kilometer dari garis demarkasi tersebut. Kondisi ini, menurutnya, meningkatkan risiko keselamatan personel secara signifikan.
“Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi peacekeeper karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung,” ujarnya.
Atas situasi tersebut, SBY mendesak PBB segera mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan penghentian sementara misi atau relokasi pasukan dari zona konflik aktif.
“Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas,” katanya.
SBY juga mengingatkan agar PBB tidak menerapkan standar ganda dalam menangani insiden yang menimpa pasukan perdamaian. Ia menyinggung pengalamannya saat menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB pada 2000 terkait insiden di Atambua, Nusa Tenggara Timur.
“PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi Unifil gugur dalam insiden terpisah di Lebanon selatan. Kopral Dua Anumerta Farizal Rhomadhon meninggal akibat ledakan proyektil di sekitar pos Indonesia di Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026.
Adapun Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Kepala Muhammad Nur Ichwan gugur akibat ledakan ranjau saat menjalankan konvoi.
SBY turut menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya para prajurit tersebut. Ia mengaku memahami duka yang dirasakan keluarga korban.
“Hati saya ikut tergetar. Seorang prajurit memang disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raga, tetapi duka keluarga yang ditinggalkan tentu sangat mendalam,” ucapnya.
SBY juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak PBB melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.
“Secara pribadi saya mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB melakukan investigasi secara serius, jujur, dan adil,” ujar SBY.
Ia menegaskan, Indonesia berhak memperoleh penjelasan komprehensif atas rangkaian insiden yang menimpa pasukan Garuda di Lebanon.
“PBB, khususnya Unifil, harus bertanggung jawab menjelaskan mengapa insiden beruntun yang menimbulkan korban jiwa ini bisa terjadi,” kata dia. ***
