SerambiMuslim.com – Menteri Agama (Menag) RI, Prof. Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi di lingkungan Kemenag.
Menurut Menag, tantangan kelembagaan menuntut perubahan pola pikir dalam mengelola organisasi pemerintahan. Modernisasi birokrasi harus sejalan dengan peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.
“Dalam manajemen modern, institusi maju justru memiliki biaya operasional yang semakin kecil,” ujar Nasaruddin.
Ia menegaskan perlunya peningkatan kompetensi SDM dan optimalisasi teknologi di seluruh unit kerja. “Kita perlu meng-upgrade SDM dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi,” katanya.
Menag juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar belanja organisasi berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kementerian produktif bukan yang besar biayanya, tetapi yang kecil pengeluarannya dan besar dampaknya,” ucapnya.
Selain tata kelola, Menag meminta BMBPSDM peka terhadap dinamika sosial-keagamaan masyarakat. Isu ekonomi umat, ketahanan keluarga, dan perubahan sosial harus menjadi perhatian serius dalam kebijakan.
“Jika proaktif dan berpikir out of the box, potensi keumatan sangat besar,” kata Nasaruddin.
Ia meminta Badan Moderasi Beragama menyampaikan persoalan riil, bukan sekadar laporan seremonial. “Saya ingin badan ini rajin menyetor persoalan, bukan hanya menyetor kebaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BMBPSDM Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, menegaskan pentingnya penguatan nilai keagamaan. Ia menyebut tiga kata kunci arah program Kemenag, yakni rukun, maslahat, dan cerdas.
“Program tidak boleh sekadar selera, tetapi memberi makna kuat bagi kehidupan bangsa,” kata Ramdhani.
Dhani menjelaskan, program prioritas Kemenag harus menjawab tantangan nyata di masyarakat. Program tersebut mencakup kerukunan umat, ekoteologi, pelayanan berdampak, hingga digitalisasi layanan.
“Tiga kata kunci harus mewarnai seluruh program kerja Kementerian Agama,” ujarnya.
Ia menambahkan, BMBPSDM memiliki lima unit eselon II dan satu sekretariat pendukung. Fungsi utamanya meliputi kajian strategis, pemetaan isu keagamaan, dan pengembangan kompetensi ASN.
Berbagai indeks disusun sebagai dasar objektif perumusan kebijakan keagamaan nasional. “Hasil pemetaan diharapkan menjadi rujukan intervensi kebijakan sesuai kondisi masyarakat,” jelasnya.
Dalam pengembangan SDM, BMBPSDM juga menggelar pelatihan luring dan digital. Program MOOC bahkan menjangkau sekitar 1,5 juta peserta dan melampaui target nasional. ***
