SerambiMuslim.com – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, M. Irfan Yusuf atau Gus Irfan, memaparkan empat program strategis penyelenggaraan ibadah haji nasional 2026.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
“Beberapa penguatan program strategis, pertama adalah penurunan biaya,” ujar Gus Irfan dalam sambutannya dalam acara pembukaan Bimbingan Manasik Haji Nasional 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menjelaskan, tren biaya haji menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, biaya haji tercatat sekitar Rp94 juta. Angka itu turun menjadi Rp89 juta pada 2025, dan kembali ditekan menjadi sekitar Rp87 juta pada 2026.
Menurutnya, penurunan tersebut dilakukan di tengah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi.
Komposisi pembayaran haji saat ini didominasi mata uang asing, yakni sekitar 50 persen dalam riyal, 35 persen dolar AS, dan hanya 15 persen dalam rupiah.
“Dan kami dari Kementerian Haji tentu harus bekerja keras menghitung, menghitung, dan menghitung terus mana yang bisa kita sederhanakan tanpa mengurangi pelayanan bagi jamaah haji,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah efisiensi itu juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji terus ditekan tanpa menurunkan kualitas layanan.
Perbaikan Sistem Waiting List
Program kedua menyasar pembenahan sistem daftar tunggu. Saat ini jumlah calon jamaah haji Indonesia mencapai sekitar 5,5 juta orang, dengan masa tunggu di sejumlah daerah mencapai puluhan tahun.
Pemerintah mulai menerapkan pembagian kuota berdasarkan daftar tunggu sesuai amanat undang-undang. Kebijakan ini ditargetkan menghasilkan rata-rata masa tunggu nasional sekitar 26,4 tahun di seluruh provinsi.
“Masih cukup panjang, tapi paling tidak kita bisa memberikan keadilan bahwa mendaftar di Aceh maupun di Papua sama, yakni 26,4 tahun,” kata Gus Irfan.
Ia juga berharap adanya kebijakan tambahan dari Pemerintah Arab Saudi di masa mendatang yang dapat membantu mempercepat antrean jamaah asal Indonesia.
Dorong Ekspor Produk untuk Kebutuhan Haji
Program ketiga berkaitan dengan optimalisasi manfaat ekonomi penyelenggaraan haji. Gus Irfan menyebut total perputaran dana haji mencapai hampir Rp18 triliun.
Pemerintah berupaya agar kebutuhan konsumsi jamaah dapat dipasok dari dalam negeri. Tahun lalu, sekitar 400 ton bumbu masakan asal Indonesia digunakan untuk konsumsi jamaah di Tanah Suci. Tahun ini jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 600 ton.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan pengiriman beras dari Indonesia untuk kebutuhan jamaah selama di Arab Saudi.
“Kita juga upayakan beras atau nasi yang ibu-bapak sekalian dahar nanti kita kirim dari Indonesia,” ujarnya.
Pembangunan Kampung Haji di Makkah
Program keempat adalah pembangunan Kampung Haji di Makkah. Menurut Gus Irfan, proyek ini merupakan arahan langsung Presiden sejak awal pembentukan kelembagaan penyelenggara haji.
Pembangunan akan dilaksanakan oleh Danantara, sementara Kementerian Haji dan Umrah bertindak sebagai pengguna fasilitas.
“Sehingga segala teknis finansial, teknik, maupun apa pun semuanya akan menjadi bagian dari tanggung jawab Danantara,” jelasnya.
Pemerintah berharap keempat program tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat tata kelola, serta memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. ***
