SerambiMuslim.com – Di tengah ambisi Indonesia menjadi poros ekonomi halal dunia, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memaparkan lonjakan signifikan sektor keuangan syariah nasional.
Hingga Oktober 2025, total aset keuangan syariah Indonesia tercatat menembus Rp12.561 triliun, atau tumbuh 23,2 persen secara tahunan.
Capaian tersebut disampaikan Nasaruddin saat menjadi pembicara dalam sesi Multilateral Business Roundtable B57+ pada ajang Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
“Total aset keuangan syariah nasional telah mencapai Rp12.561 triliun, tumbuh 23,2 persen secara tahunan per Oktober 2025,” ujar Nasaruddin.
Menurut dia, pertumbuhan di atas 20 persen tersebut jauh melampaui laju sektor keuangan konvensional. Hal ini dinilai menjadi indikator menguatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis prinsip syariah.
Ia menjelaskan, struktur aset keuangan syariah Indonesia saat ini masih didominasi oleh pasar modal syariah. Adapun rinciannya terdiri dari Rp11.122 triliun di pasar modal syariah, Rp1.028 triliun di perbankan syariah, serta Rp409 triliun di sektor keuangan non-bank syariah.
Pangsa Pasar Tembus Sepertiga Aset Nasional
Lebih lanjut, Nasaruddin mengungkapkan pangsa pasar keuangan syariah Indonesia kini telah mencapai 33,3 persen dari total aset keuangan nasional. Artinya, hampir sepertiga aktivitas keuangan di Tanah Air telah terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah.
Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2025, rasio total aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga tercatat sangat tinggi.
“Rasio total aset keuangan syariah terhadap PDB per Oktober 2025 telah mencapai 54 persen, yang menunjukkan kontribusi signifikan sektor keuangan syariah terhadap ekonomi nasional,” katanya.
Ia menegaskan, capaian tersebut sekaligus mematahkan anggapan bahwa keuangan syariah hanya berada di sektor pinggiran. Saat ini, industri syariah justru menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Industri Halal Jadi Motor Pertumbuhan
Tak hanya sektor keuangan, kontribusi ekonomi halal secara keseluruhan terhadap perekonomian nasional juga terus menguat. Nasaruddin menyebut, industri halal kini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Industri halal sebagai sektor unggulan terus mendukung ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar Rp832 triliun atau 27,34 persen terhadap PDB pada kuartal III 2025,” ujarnya.
Kontribusi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman halal, kosmetik, farmasi, pariwisata ramah Muslim, hingga jasa keuangan syariah. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki pasar domestik yang sangat kuat untuk menopang ekosistem halal.
Secara global, posisi Indonesia juga semakin diperhitungkan. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator 2024–2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.
“Indonesia telah diakui secara internasional sebagai salah satu kekuatan utama dalam ekosistem ekonomi Islam global,” tutur Nasaruddin.
Investasi Halal Meningkat, Tantangan Masih Ada
Selain itu, Indonesia juga mencatatkan capaian positif sebagai destinasi investasi halal. Sepanjang 2023, tercatat sekitar 40 transaksi investasi halal dengan total nilai mencapai USD1,6 miliar. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai tujuan investasi halal terbesar di dunia pada periode tersebut.
“Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem halal Indonesia, serta besarnya potensi pasar untuk kolaborasi lintas negara,” kata Nasaruddin.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan masih membayangi. Salah satunya adalah keterbatasan akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi halal.
“Akses pembiayaan bagi UMKM masih terbatas di banyak negara, termasuk Indonesia,” ujarnya.
Tantangan lain meliputi belum terintegrasinya pasar halal lintas negara akibat perbedaan standar sertifikasi, keterbatasan infrastruktur logistik, serta konektivitas digital yang belum optimal.
Namun demikian, Nasaruddin optimistis Indonesia mampu menjawab tantangan tersebut melalui digitalisasi sertifikasi halal, penguatan sektor keuangan syariah, dan harmonisasi standar halal internasional.
“Posisi strategis Indonesia bukan hanya soal peringkat atau nilai investasi, tetapi tentang komitmen untuk menciptakan pasar halal yang lebih terintegrasi, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah menargetkan agar pertumbuhan sektor syariah tidak berhenti pada capaian statistik semata, melainkan mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Momentum tersebut kian menguat seiring peran kepemimpinan Indonesia dalam Development Aid periode 2026–2027, dengan ekonomi halal sebagai salah satu tema utama.
“Peran kepemimpinan ini akan membuka peluang lebih luas bagi diplomasi ekonomi halal dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai halal global,” pungkas Nasaruddin. ***
Sumber: Kabarbursa.com
