SerambiMuslim.com – Sistem ekonomi Islam dinilai hadir sebagai jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, kapitalisme dan komunisme.
Di satu sisi, kapitalisme memberikan kebebasan dan hak kepemilikan tanpa batas, sementara komunisme cenderung menghapus kepemilikan individu dan menempatkan negara sebagai pengendali utama ekonomi.
Pemikiran ini salah satunya dikemukakan oleh Afzalurrahman dalam bukunya “Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pedagang”. Ia menjelaskan bahwa ekonomi Islam mengadopsi unsur positif dari kedua sistem tersebut, sekaligus menolak dampak negatifnya.
Dalam pandangannya, sistem ekonomi Islam tidak sepenuhnya sama dengan kapitalisme maupun komunisme, tetapi berada di antara keduanya sebagai bentuk kompromi yang seimbang. Sistem ini memadukan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial.
“Di bawah sistem ekonomi Islam, pemusatan kekayaan pada beberapa tangan dicegah, kemudian diambil langkah-langkah yang secara otomatis mengalirkan kekayaan kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung,” tulis Afzalurrahman.
Ia menekankan, hubungan antarindividu dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar kerja sama dan saling membantu, bukan semata persaingan. Selain itu, sistem ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi, tetapi juga pembentukan moral melalui pendidikan dan latihan etika.
Secara prinsip, Islam tidak memandang ekonomi dari sudut kapitalisme yang memberi kebebasan tanpa batas hingga berpotensi menimbulkan eksploitasi. Di sisi lain, Islam juga tidak sejalan dengan komunisme yang meniadakan hak individu dan menjadikan masyarakat sepenuhnya dikendalikan negara.
Sebaliknya, Islam berupaya menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan sosial melalui pendekatan hukum dan moral. Regulasi diterapkan untuk mencegah penumpukan kekayaan secara berlebihan, sekaligus menjaga kelompok rentan dari ketimpangan sosial.
Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Al-Qur’an, khususnya pada Surah Al-Ḥasyr ayat 7:
مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ
“Apa saja harta yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya … agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS Al-Ḥasyr: 7)
Ayat tersebut menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus merata dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja.
Lebih jauh, Afzalurrahman menjelaskan bahwa ekonomi Islam tetap mengakui hak kepemilikan pribadi dan kebebasan berusaha. Namun, keduanya dibatasi oleh aturan hukum dan nilai moral agar tidak merugikan masyarakat luas.
Dengan mekanisme tersebut, kekayaan diharapkan terus berputar dalam masyarakat dan tidak menumpuk pada segelintir pihak. Setiap individu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya secara layak tanpa mengganggu keseimbangan sosial.
Ekonomi Islam juga menolak praktik eksploitasi yang memungkinkan seseorang mengumpulkan kekayaan secara berlebihan, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam keterbatasan.
Pada akhirnya, sistem ini menawarkan keseimbangan: individu tetap memiliki hak ekonomi, tetapi dalam koridor keadilan sosial. Stabilitas dan kemakmuran masyarakat menjadi tujuan utama yang ingin dicapai. ***
