SerambiMuslim.com – Sejumlah negara sekutu Amerika Serikat (AS) menolak terlibat dalam kebijakan blokade Selat Hormuz yang digagas Presiden Donald Trump.
Penolakan datang dari negara-negara Eropa hingga kawasan Timur Tengah yang menilai langkah tersebut berpotensi memperburuk ketegangan geopolitik.
Arab Saudi, yang sebelumnya disebut mendukung langkah Washington, justru meminta AS kembali ke jalur diplomasi.
Pejabat Saudi, seperti dilaporkan The Wall Street Journal, mendorong Trump untuk menghentikan blokade dan membuka kembali ruang negosiasi.
“Pemerintah Saudi mendesak Presiden AS untuk kembali ke meja perundingan,” demikian laporan yang mengutip pejabat terkait.
Kekhawatiran utama Riyadh adalah potensi meluasnya konflik ke jalur pelayaran strategis lain, termasuk Selat Bab al-Mandab di Laut Merah. Wilayah tersebut saat ini berada di bawah pengaruh kelompok Houthi di Yaman, yang sebelumnya telah melancarkan serangan terhadap kapal dan target militer di kawasan.
Arab Saudi memperingatkan bahwa eskalasi konflik dapat mengancam jalur distribusi minyak global, terlebih ketika kerajaan itu mulai mengalihkan ekspor melalui Laut Merah setelah gangguan di Selat Hormuz.
Di sisi lain, Iran juga mengirim sinyal keras terhadap kebijakan Washington. Militer Iran menegaskan akan membalas jika akses pelabuhan mereka diblokade.
“Jika keamanan pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Laut Oman terancam, tidak ada pelabuhan di kawasan tersebut yang akan aman,” demikian pernyataan militer Iran.
Reaksi keras juga datang dari China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyebut blokade tersebut sebagai tindakan berbahaya yang dapat memperparah situasi.
“Tindakan seperti itu hanya akan memperburuk ketegangan dan membahayakan keamanan navigasi,” ujarnya.
Presiden China Xi Jinping menegaskan pentingnya penegakan hukum internasional secara konsisten. Ia mengingatkan agar dunia tidak kembali pada situasi “hukum rimba”.
Sementara itu, negara-negara anggota NATO memilih tidak terlibat dalam blokade. Inggris dan Prancis menegaskan hanya akan mendukung upaya menjaga kebebasan navigasi setelah konflik mereda.
“Kami tidak mendukung blokade tersebut. Kami tidak akan terseret ke dalam perang,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan pembentukan misi multinasional untuk menjaga keamanan pelayaran. Namun, misi tersebut baru akan dijalankan setelah situasi kondusif.
Di tengah penolakan tersebut, AS tetap melanjutkan operasi blokade dengan pengerahan lebih dari 100 pesawat dan belasan kapal perang. Dalam 24 jam pertama, militer AS mengklaim enam kapal telah dipaksa berbalik tanpa insiden kekerasan.
Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan operasi difokuskan pada pembatasan akses kapal menuju pelabuhan Iran, bukan penutupan total Selat Hormuz.
“Selama 24 jam pertama, enam kapal dagang mematuhi arahan untuk berbalik dan tidak ada insiden tembakan,” kata pernyataan resmi CENTCOM.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Gangguan di kawasan ini berpotensi mengguncang pasar energi global secara signifikan. ***
