SerambiMuslim.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka peluang penggunaan maskapai penerbangan alternatif untuk menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M.
Opsi tersebut dikaji karena komponen penerbangan menjadi salah satu beban terbesar dalam BPIH. Porsinya mencapai 40 persen dari total biaya penyelenggaraan haji.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriawan, mengatakan penyesuaian tarif penerbangan menjadi kunci untuk menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah.
Menurut Ian, pemerintah masih melakukan negosiasi dengan pihak maskapai untuk mendapatkan tarif penerbangan yang lebih efisien. Negosiasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka maupun rapat daring.
“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” kata Ian di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Kemenhaj juga tidak menutup kemungkinan menggandeng maskapai lain di luar penyedia penerbangan haji yang selama ini beroperasi. Maskapai dengan tawaran harga lebih kompetitif akan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
“Sekarang yang menjadi concern itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” jelas Ian.
“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” lanjutnya.
Keselamatan dan Pelayanan Tetap Jadi Pertimbangan
Meski mengejar efisiensi, Kemenhaj memastikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan jemaah tetap menjadi pertimbangan.
Ian mengatakan pemilihan maskapai alternatif akan dihitung secara cermat. Hal itu dilakukan agar keputusan tersebut tidak menimbulkan masalah teknis selama proses keberangkatan maupun kepulangan jemaah.
“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” tegasnya.
Dalam menentukan tarif penerbangan haji, pemerintah juga menghadapi sejumlah faktor eksternal. Di antaranya fluktuasi harga bahan bakar avtur global dan dinamika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Karena itu, Kemenhaj menyiapkan sejumlah simulasi penerbangan. Simulasi tersebut mencakup penyusunan kembali alokasi kuota setiap embarkasi dan pembagian porsi penerbangan antarmaskapai.
Sementara itu, pembahasan komponen biaya haji untuk layanan dalam negeri dan luar negeri telah memasuki tahap akhir.
Komponen tersebut mencakup akomodasi, katering, dan transportasi darat selama jemaah berada di Arab Saudi. Dengan demikian, penerbangan menjadi salah satu komponen yang masih menentukan angka final BPIH 2027.
Kemenhaj bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI terus mempercepat pembahasan BPIH. Pemerintah berharap besaran biaya haji dapat disepakati sebelum akhir September 2026.
Namun, Ian mengatakan angka final BPIH belum dapat ditentukan karena masih bergantung pada hasil negosiasi tarif penerbangan.
“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” tutur Ian.
“Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia pada penyelenggaraan haji 2026 menggunakan dua maskapai. Keduanya yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. (*)
