SerambiMuslim.com – Perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan transformasi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, dunia kerja, interaksi sosial, hingga praktik keberagamaan.
Di tengah perubahan tersebut, lembaga pendidikan Islam dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasinya.
Direktur Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV), Universiti Sains Malaysia (USM), Prof. Shahir Akram Hassan, menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh menggeser prinsip-prinsip dasar Islam. Menurutnya, teknologi harus menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan umat yang berlandaskan etika dan tujuan syariah.
“Tantangan kita hari ini bukan mengganti atau meninggalkan tradisi Islam, tetapi menerjemahkan nilai-nilai Islam menjadi praktik pembangunan modern yang efektif dan relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Prof. Shahir dalam Seminar Internasional yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Seminar Internasional, Focus Group Discussion (FGD), dan Kaderisasi Ulama Non-Degree Komisi Pendidikan dan Kaderisasi (KPK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Ahad, 12 Juli 2026.
Prof. Shahir menyampaikan pandangannya melalui presentasi bertajuk “From Tradition to Transformation: Islamic Development Management in a Digital World”. Ia menjelaskan bahwa revolusi digital telah memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, tata kelola pemerintahan, struktur sosial, hingga praktik keagamaan.
Menurutnya, kemajuan teknologi menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan yang tidak bisa diabaikan. Perkembangan AI, penyebaran disinformasi, persoalan etika digital, perlindungan data pribadi, hingga meningkatnya fragmentasi sosial menjadi isu yang harus dijawab oleh dunia pendidikan Islam.
“Tradisi Islam memiliki fondasi etika yang kuat dan tetap relevan sepanjang masa untuk membangun manusia dan masyarakat secara utuh. Karena itu, teknologi harus dipandu oleh nilai, bukan sebaliknya,” kata Prof. Shahir.
Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara kajian keislaman klasik dengan kebutuhan pembangunan dan manajemen modern. Sebagian lulusan memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi belum menguasai teknologi dan tata kelola kontemporer. Di sisi lain, ada lulusan yang cakap dalam bidang teknologi, namun belum memiliki fondasi etika dan nilai-nilai Islam yang memadai.
Prof. Shahir menegaskan, kesenjangan tersebut perlu segera dijembatani agar umat Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus berkontribusi dalam membangun peradaban digital.
Sebagai solusi, ia menawarkan konsep Islamic Development Management (IDM), yakni pendekatan yang mengintegrasikan pandangan hidup Islam, maqashid syariah, tata kelola digital, literasi AI, dan inovasi sosial dalam pembangunan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Prof. Shahir juga mengingatkan bahwa lembaga-lembaga Islam tidak lagi cukup mengandalkan metode konvensional dalam menghadapi perubahan global yang berlangsung cepat. Menurutnya, institusi Islam harus mengambil peran aktif dalam proses transformasi digital.
“Kita membutuhkan tata kelola yang beretika, berbasis bukti, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab untuk kepentingan umat,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi lintas disiplin. Lulusan masa depan, menurutnya, harus mampu mengintegrasikan penguasaan ilmu agama dengan kemampuan teknologi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern.
“Kita memerlukan pemimpin masa depan yang memiliki landasan etika Islam yang kuat, menguasai teknologi digital, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” kata Prof. Shahir.
Seminar internasional tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dari berbagai negara, di antaranya Prof. Shahir Akram Hassan dari Universiti Sains Malaysia, Prof. Anwar Rajamoda selaku Direktur Mindanao State University Shariah Center, Filipina, serta Prof. Tulus Suryanto, Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
Melalui forum tersebut, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI berupaya memperkuat kolaborasi internasional dalam mengembangkan pendidikan Islam yang adaptif terhadap kemajuan teknologi tanpa meninggalkan fondasi nilai-nilai keislaman.
Menutup paparannya, Prof. Shahir menegaskan bahwa kualitas pendidikan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan transformasi digital di kalangan umat Islam.
“Transformasi tidak dimulai dari teknologi, tetapi dari pendidikan. Dari sanalah lahir generasi yang mampu memimpin perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi fondasinya,” ujarnya. (*)
