SerambiMuslim.com — Tim Pengawas (Timwas) DPR RI menyatakan keyakinan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi akan berjalan lancar dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh kolaborasi erat antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta komitmen kuat dari para penyedia layanan haji (syarikah).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Marwan Dasopang, anggota Timwas DPR RI sekaligus Pimpinan Komisi VIII, saat ditemui di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, pada Selasa (27/5/2025). Menurut Marwan, layanan syarikah tahun ini menunjukkan peningkatan kualitas fasilitas yang signifikan terutama di lokasi strategis seperti Arafah dan Mina.
“Semoga sukses dengan layanan syarikah ini. Dengan layanan syarikah ini ada perlombaan layanan lah, sejumlah fasilitas,” ungkap Marwan. Ia menjelaskan bahwa perlombaan pelayanan antar penyedia syarikah justru menjadi pemacu untuk menghadirkan fasilitas terbaik bagi para jemaah haji Indonesia.
Dalam kunjungan pengawasan Timwas DPR RI di Arab Saudi, mereka memantau langsung berbagai aspek layanan haji, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kesiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Marwan optimistis dengan komitmen dari Kementerian Haji Arab Saudi dan para syarikah yang terlibat.
“Kalau dari komitmennya para syarikah, komitmennya Kementerian Haji, saya punya keyakinan ini bisa kita urai, kita tangani dengan baik. Kalau tidak 100 persen, ya biasa lah, tapi kita ingin ini tidak kolaps dengan situasi ini,” katanya.
Salah satu strategi yang diapresiasi Timwas adalah penerapan skema murur dan tanazul di Mina. Skema ini bertujuan mengurangi kepadatan jemaah selama puncak haji dengan cara memberikan kesempatan sebagian jemaah menginap di hotel selama fase tersebut.
“Kalau sudah berhasil membawa tanazul, maka kita punya moral untuk minta tambahan kuota. Selama ini kan 221 ribu itu dengan 203 ribu jemaah itu di Mina berdempet. Kita urai dengan tanazul, kita punya keberanian untuk minta 20 ribu atau 30 ribu kuota tambahan,” tambah Marwan.
Meski optimistis, Timwas juga mengingatkan pentingnya pemetaan risiko yang matang menjelang pelaksanaan Armuzna agar penanganan teknis tidak bersifat reaktif. “Kami khawatir menghadapi Armuzna akan seperti apa. Kami minta ini dipetakan. Bila dibutuhkan harus mengubah kebijakan, itu harus dibicarakan dengan Kementerian Haji,” ujarnya.
Timwas juga memberi perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji khusus yang rentan terhadap praktik-praktik di luar kesepakatan oleh beberapa travel. “Kadang ada janji yang di luar kesepakatan. Ini penting untuk diawasi,” jelas Marwan.
Selain aspek pelayanan, DPR melihat ekonomi haji sebagai peluang besar. Rencana pembangunan Kampung Haji oleh Presiden dianggap bisa membawa dampak positif, khususnya dalam efisiensi biaya dan kemandirian penyelenggaraan haji Indonesia di masa depan.
“Kalau itu terjadi, kami di Komisi VIII meyakini ongkos haji bisa lebih turun. Tapi kita perlu lobi serius karena sistem di Saudi sekarang berbasis syarikah, sementara kita masih pendekatannya pemerintahan,” jelas Marwan.
Lebih dari 50 anggota Timwas dari berbagai komisi, seperti Komisi VIII, IX, V, dan XIII, ikut terlibat dalam pengawasan haji tahun ini. DPR juga aktif meninjau langsung layanan pemondokan, akses transportasi ke bus shalawat, serta kinerja petugas haji di lapangan.
“Jemaah kita ini perlu pendampingan. Jangan sampai petugas lebih banyak beribadah. Kehadiran mereka harus benar-benar untuk melayani,” tutup Marwan.
