RI Harus Antisipasi Dampak Ekonomi Konflik Timur Tengah

MAARIF Institute mendorong pemerintah memperkuat diplomasi damai lewat PBB, OKI, dan ASEAN serta menyiapkan mitigasi ekonomi dan sosial dampak konflik Timur Tengah. (Foto: Reuters)

SerambiMuslim.com – Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo, mendorong pemerintah pusat memperkuat diplomasi perdamaian melalui berbagai forum multilateral di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menurut Andar, Indonesia perlu mengambil peran strategis di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan ASEAN dengan menawarkan diri sebagai mediator netral.

“Indonesia perlu menawarkan diri sebagai mediator netral yang mendorong gencatan senjata dan dialog damai,” ujar Andar dalam pernyataan tertulis, Rabu, 4 Maret 2026.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan langkah mitigasi ekonomi apabila eskalasi konflik semakin meluas.

“Pemerintah harus menyiapkan stabilisasi harga energi, pengamanan cadangan energi, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta melakukan repatriasi warga Indonesia di wilayah konflik jika situasi memburuk,” katanya.

Peran Daerah dan Korporasi

Andar menilai penguatan diplomasi tidak cukup dilakukan di tingkat pusat. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperkuat forum kerukunan umat beragama dan meningkatkan literasi digital guna mencegah penyebaran disinformasi serta mobilisasi massa berbasis sentimen sektarian.

Sektor swasta, terutama industri energi dan logistik, juga didorong melakukan diversifikasi sumber energi, menjaga transparansi rantai pasok, serta memastikan stabilitas distribusi pangan dan kebutuhan pokok.

“Langkah ini penting agar tidak terjadi spekulasi yang justru merugikan masyarakat,” ujarnya.

Kampus dan Filantropi Diminta Bergerak

MAARIF Institute juga merekomendasikan perguruan tinggi dan lembaga riset memperkuat analisis dampak geopolitik terhadap ekonomi nasional serta membangun sistem peringatan dini terhadap disinformasi digital.

Di sisi lain, lembaga filantropi diimbau menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui mekanisme resmi, netral, dan nonpolitik.

“Solidaritas kemanusiaan harus melampaui sekat sektarian dan tidak memperuncing perbedaan teologis,” kata Andar.

Ia menambahkan, organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat perlu menjaga narasi damai serta memperkuat pendidikan publik mengenai Islam moderat dan nilai kebangsaan.

Kepada masyarakat luas, Andar mengingatkan pentingnya literasi informasi serta tidak mudah menyebarkan konten provokatif. Ia juga menegaskan agar publik tidak terlibat dalam kelompok ekstrem atau tindakan yang mengarah pada terorisme.

MAARIF Institute menyerukan kolaborasi tiga sektor, yakni negara, swasta, dan masyarakat, untuk membangun diplomasi perdamaian sekaligus menjaga kohesi sosial nasional.

“Indonesia harus tampil sebagai bangsa yang memihak kemanusiaan dan berperan aktif meredakan konflik global, bukan terseret dalam arus polarisasi,” ujarnya. ***