SerambiMuslim.com – Pemerintah mengimbau calon jamaah untuk menunda keberangkatan ibadah umrah menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Direktur Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) RI, Akhmad Fauzin, mengatakan langkah tersebut diambil sebagai upaya perlindungan terhadap jamaah di tengah situasi geopolitik yang belum stabil.
“Posisi kita saat ini sesuai keputusan pemerintah, yakni menunda atau menahan diri untuk berangkat umrah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Fauzin, Jumat, 6 Maret 2026.
Ia menegaskan, hingga kini pemerintah belum menetapkan larangan resmi bagi jamaah untuk berangkat. Namun, masyarakat diminta mempertimbangkan kondisi keamanan sebelum memutuskan perjalanan ibadah.
“Iya, saat ini sifatnya masih imbauan untuk menunda. Karena jika dipaksakan berangkat sementara situasi belum kondusif, bisa menimbulkan berbagai masalah di sana,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak telah menyatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah mengeluarkan imbauan serupa.
Menurut Dahnil, langkah tersebut diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan dampak konflik yang meningkat di kawasan Timur Tengah.
“Kementerian Haji dan Umrah dan juga Kementerian Luar Negeri sudah mengimbau agar jamaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat menunda sementara keberangkatannya,” kata Dahnil saat menghadiri acara Konsolidasi Perhajian dan Umrah di Asrama Haji Banten, Tangerang, Selasa, 3 Maret 2026.
Puluhan Ribu Jamaah Bersiap Berangkat
Berdasarkan data Kemenhaj, jumlah jamaah yang dijadwalkan berangkat hingga penutupan musim umrah pada awal April mencapai lebih dari 43 ribu orang.
“Sekitar April nanti ada lebih dari 43 ribu jamaah yang akan berangkat, terhitung mulai bulan ini hingga awal April,” ungkap Dahnil.
Jumlah tersebut belum termasuk jamaah umrah mandiri yang tidak tercatat dalam sistem resmi pemerintah. “Jika ditambah jamaah umrah mandiri dan lainnya, totalnya bisa mencapai sekitar 50 hingga 60 ribu orang yang sudah bersiap berangkat,” katanya.
Pemerintah menilai langkah antisipatif perlu dilakukan demi memastikan keselamatan jamaah, terutama jika eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat.
“Untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi jika eskalasi meningkat, maka imbauan menunda sementara keberangkatan kami anjurkan,” ujar Dahnil. ***
