SerambiMuslim.com – Korea Selatan dan Indonesia sepakat memperluas kerja sama di bidang sertifikasi halal. Kedua negara juga mendukung masuknya perusahaan Korea ke pasar Indonesia.
Kesepakatan tersebut disampaikan Kementerian Keamanan Pangan dan Obat Korea Selatan di sela-sela acara The 5th Summit of Halal 20 (H20) yang digelar di Hotel Trans Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Kementerian Keamanan Pangan dan Obat Korea Selatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU).
Sertifikasi halal merupakan proses verifikasi resmi untuk memastikan produk, bahan, dan proses produksinya sesuai dengan hukum Islam.
Indonesia dinilai sebagai salah satu pasar halal terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia juga terus memperluas jenis produk yang wajib memiliki sertifikasi halal.
Ketentuan tersebut mencakup produk makanan dan kosmetik. Produk-produk tersebut akan diwajibkan menjalani sertifikasi halal mulai bulan Oktober 2026 mendatang.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Korea Selatan dan Indonesia meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
Peningkatan hubungan itu menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus. Kesepakatan tersebut dicapai saat Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada Maret lalu.
Wapres Gibran Terima Deputi Perdana Menteri Malaysia
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam bidang industri halal, pembangunan perdesaan, serta pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal tersebut disampaikan Gibran saat menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menegaskan Malaysia merupakan sahabat dekat sekaligus mitra strategis Indonesia. Ia berharap kunjungan Ahmad Zahid dapat membuka peluang kerja sama baru yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
“Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Yang Mulia. Terima kasih sekali untuk kedatangannya. Malaysia adalah kawan dekat kami, mitra strategis kami,” ujar Gibran.
“Saya sangat senang dengan kedatangan Yang Mulia. Saya yakin kunjungan Yang Mulia kali ini bisa lebih mempererat kerja sama dan juga membuka peluang-peluang baru yang nanti ke depan akan menguntungkan kedua negara,” lanjutnya.
Ahmad Zahid menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Gibran. Ia juga membawa salam dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
“Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutan yang sangat hangat setiap kali saya berada di Indonesia. Dan saya ingin menyampaikan salam dari Yang Mulia Bapak Anwar Ibrahim,” tuturnya.
Kerja Sama Industri Halal RI-Malaysia Diperkuat
Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah penguatan kerja sama industri halal Indonesia dan Malaysia.
Kunjungan Ahmad Zahid ke Indonesia merupakan tindak lanjut undangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menghadiri The 5th Summit of Halal 20 (H20).
Ahmad Zahid menilai Indonesia dan Malaysia memiliki peluang besar memperluas pasar produk halal. Perluasan tersebut tidak hanya menyasar pasar kedua negara, tetapi juga pasar global.
Salah satu langkah yang dibahas adalah penguatan saling pengakuan produk halal. Mekanisme tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar produk Indonesia di Malaysia dan sebaliknya.
“Paling penting karena produk halal ini, di market, kebutuhan di dunia bernilai USD1,3 trillion Amerika Serikat. Besar. Dan tentunya, Indonesia dan Malaysia mempunyai market share untuk kita menawarkan produk-produk halal ke seluruh dunia,” ujarnya.
Gibran pun memberikan dukungan terhadap percepatan kerja sama halal. Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada tingkat bilateral, tetapi berkembang hingga tingkat ASEAN.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal mengatakan, Gibran meminta proses pembentukan ASEAN Halal Council segera dipercepat.
Menurut Haikal, keberadaan ASEAN Halal Council akan membawa kerja sama halal Indonesia dan Malaysia ke tingkat regional.
“Mas Wapres sangat mendukung dan meminta segera dilakukan percepatan menuju ASEAN Halal Council. Karena ketika ASEAN Halal Council terwujud, ini sudah naik kelas halal,” kata Haikal di acara The 5th Summit of Halal 20 (H20) di Hotel Trans Jakarta, Cibubur, Jakarta Timur, 18 September 2026.
Sebagai tahap awal, Indonesia dan Malaysia berencana memprakarsai pembentukan Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir 2026.
Forum tersebut diharapkan memperkuat mekanisme saling pengakuan sertifikasi halal kedua negara.
“Rencananya di akhir tahun ini kita berdua memprakarsai Indonesia-Malaysia Halal Council. Sehingga barang-barang halal yang ada di Indonesia itu sudah otomatis halal di Malaysia dan barang-barang di Malaysia pun sudah di Indonesia,” jelas Haikal.
Perluasan Kerja Sama, Bahas Pembangunan Perdesaan
Selain industri halal, Gibran dan Ahmad Zahid membahas peluang penguatan kerja sama pembangunan perdesaan.
Ahmad Zahid menyampaikan keinginan Malaysia memperluas kolaborasi antara Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia dengan Kementerian Desa Republik Indonesia.
Ia menilai terdapat banyak kesamaan dalam pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia dan Malaysia.
Kesamaan tersebut dapat menjadi ruang bagi kedua negara untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan. Kerja sama juga dapat mencakup perencanaan dan praktik pembangunan.
Salah satu bidang yang turut dibahas adalah pengembangan kawasan transmigrasi.
“Banyak similarity atau kesamaan antara Indonesia dan Malaysia, mungkin kita boleh berkongsi pengalaman. Boleh juga berkongsi perencanaan untuk memajukan kawasan-kawasan perdesaan, terutamanya bagi daerah penduduk transmigrasi dari luar bandar,” ungkap Ahmad Zahid.
Gibran menyampaikan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa. Desa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.
Sejak 2015, pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pemanfaatan Dana Desa mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kapasitas masyarakat.
Dana tersebut juga dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan menangani bencana.
Menurut Gibran, pembangunan desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Pembangunan desa juga dinilai penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat bawah.
Karena itu, kerja sama Indonesia dan Malaysia dapat diperkuat melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, serta praktik baik pembangunan perdesaan.
Soroti Pelindungan PMI di Negeri Jiran
Pelindungan PMI yang bekerja di Malaysia juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Gibran menekankan pentingnya memastikan PMI mendapatkan proteksi dan perlindungan yang baik selama bekerja di Malaysia.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Mukhtarudin mengatakan, pelindungan PMI menjadi salah satu perhatian yang disampaikan Gibran.
“Terkait dengan pelindungan pekerja migran yang ada di Malaysia. Termasuk tadi Pak Wakil Presiden juga memesankan pentingnya memberikan proteksi yang bagus, pelindungan yang baik terhadap pekerja-pekerja migran kita yang ada di Malaysia,” ujar Mukhtarudin.
Selain pelindungan, pemerintah Indonesia juga membahas peluang penambahan kuota penempatan PMI pada sektor formal.
Pemerintah mendorong peningkatan akses penempatan bagi tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi.
“Yang kedua terkait dengan sektor-sektor penambahan kuota untuk sektor formal. Karena yang ada memang masih dominan oleh informal. Jadi, kita memperkuat juga sektor formal, khususnya yang di medium dan high-skilled workers,” kata Mukhtarudin.
Pertemuan Gibran dan Ahmad Zahid menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Malaysia.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Di antaranya industri halal, pembangunan perdesaan, serta pelindungan dan perluasan kesempatan kerja bagi PMI.
Kerja sama di berbagai bidang tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan kedua negara sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia. (*)
