SerambiMuslim.com – Pemerintah memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam memperkuat moderasi beragama melalui Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama, yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan, indikator capaian, serta program moderasi beragama sepanjang 2026.
Rapat yang diinisiasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama (Kemenag) ini dihadiri pejabat dari kementerian koordinator, kementerian teknis, aparat penegak hukum, serta unsur TNI dan Polri.
Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, mewakili Menteri Agama Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya dialog lintas iman dan pendalaman ajaran agama yang menekankan kedamaian sebagai fondasi moderasi beragama di Indonesia.
“Tingkat religiusitas masyarakat Indonesia adalah modal sosial yang penting. Narasi dan semangat untuk memperdalam serta menerapkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat perlu terus disuarakan agar terbentuk kesadaran kolektif dalam membangun Indonesia yang rukun dan damai di tengah perbedaan,” ujar Kamaruddin, dikutip dari siaran pers Kemenag, Ahad, 8 Februari 2026.
Ia menambahkan, tantangan pemerintah saat ini adalah memastikan pesan keberagamaan yang selaras dengan nilai kebangsaan tersampaikan luas ke masyarakat. “Kementerian Agama bersama Sekber Moderasi Beragama berperan memastikan penguatan narasi ini berjalan efektif,” kata Kamaruddin.
Kemenag juga tengah mengembangkan sejumlah program strategis untuk mendukung moderasi beragama, antara lain program Ekoteologi, Kurikulum Berbasis Cinta, serta pemberdayaan ekonomi umat.
“Kami akan terus menjalankan program-program terbaik yang mampu memberikan dampak luas bagi masyarakat, khususnya dalam isu-isu keberagamaan,” imbuhnya.
Kepala BMBPSDM, Muhammad Ali Ramdhani, menekankan bahwa moderasi beragama adalah kebijakan strategis nasional yang memerlukan keterlibatan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sepanjang 2025, BMBPSDM mencatat sejumlah capaian, seperti penguatan moderasi beragama bagi calon dai di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), pelatihan bagi guru madrasah, serta pelatihan lintas kementerian yang diikuti 1.772 peserta.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan kampanye moderasi beragama lintas agama dan budaya, pilot project bagi pimpinan sekolah, pengembangan Rumah Moderasi Beragama, serta penguatan 1.000 Kelurahan Moderasi Beragama di berbagai daerah.
“Dinamika nasional dan perubahan lingkungan strategis, termasuk isu sosial-keagamaan serta penyesuaian fokus program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menuntut koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Forum koordinasi seperti ini diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan, instrumen pengukuran, dan perencanaan program lintas sektor agar sejalan dengan arah pembangunan nasional,” jelas Ramdhani.
Rakor Sekber Moderasi Beragama 2026 diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan sekaligus memperbarui pemahaman para pemangku kepentingan mengenai implementasi moderasi beragama di Indonesia. ***
