SerambiMuslim.com — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan berakhirnya fase puncak ibadah haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang menjadi salah satu momen krusial dalam pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M. Dalam konferensi pers yang digelar di Makkah, Selasa (10/6/2025), Menag menyatakan bahwa pelaksanaan Armuzna secara umum berjalan baik dan lancar. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan jemaah selama proses tersebut.
“Secara umum pelaksanaan berjalan baik, namun tentu ada sejumlah catatan evaluasi yang akan menjadi bahan perbaikan di masa mendatang,” ujar Menag. Meski begitu, Menag menyoroti adanya sejumlah terobosan yang dinilai sebagai langkah maju dalam penyelenggaraan layanan haji bagi jemaah Indonesia.
Terobosan pertama adalah penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Menurut Menag, hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang juga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto, berhasil menurunkan rerata BPIH dari Rp93,4 juta pada tahun 2024 menjadi Rp89,4 juta pada tahun ini.
Terobosan kedua adalah pencegahan praktik monopoli dalam penyediaan layanan haji. Tahun ini, pemerintah melibatkan delapan Syarikah dalam penyediaan layanan untuk jemaah Indonesia. Menag menilai hal ini sebagai pondasi awal menuju transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berlangsung di Arab Saudi.
Ketiga, inovasi dalam mekanisme pembayaran Dam atau hadyu. Untuk pertama kalinya, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan Dam. Jalur pertama melalui Program Adahi yang dikelola Al-Haiah Al-Malakiah Makkah wal Masyair al Muqoddasah di Tanah Suci, dan jalur kedua melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bagi jemaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan Dam di Tanah Air. Hingga saat ini, telah terkumpul dana Dam sebesar Rp21,29 miliar untuk 8.451 hewan kurban.
Terobosan keempat adalah penguatan ekosistem ekonomi haji melalui ekspor bumbu nusantara. Tahun ini terjadi lonjakan signifikan, yakni mencapai 475 ton, jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 70 ton pada 2024 dan 16 ton pada 2023. Menag menyebut pencapaian ini sebagai lompatan besar dalam mendukung diplomasi budaya dan ekonomi melalui jalur haji.
“Semua terobosan ini menjadi langkah strategis dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” tutup Menag.
