SerambiMuslim.com — Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kemungkinan pemanfaatan Bandara Thaif sebagai entry point dan home base alternatif bagi jemaah haji Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan dapat mengurai kepadatan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah serta mempercepat proses pemulangan jemaah ke Tanah Air.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendi, mengungkapkan bahwa pihak pengelola Bandara Thaif menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, dari sisi teknis dan aksesibilitas, bandara ini sangat potensial untuk melayani penerbangan haji.
“Bandara Thaif jaraknya ke Makkah hanya sekitar 70 km, bahkan lebih dekat dibanding Bandara Jeddah. Saya sudah mencoba akses jalan ke sana, tidak sampai satu jam,” kata Muhadjir dalam keterangannya di Jeddah, Selasa (10/6/2025).
Bandara Thaif saat ini telah melayani penerbangan dari 11 maskapai internasional dan domestik, termasuk dari Iran, Mesir, dan Qatar. Bandara ini memiliki dua landasan pacu yang mampu menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing dan Airbus, serta beroperasi selama 24 jam penuh.
Butuh Penyesuaian Terminal
Meski secara umum telah memenuhi syarat teknis, Muhadjir mengakui masih ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan, khususnya terkait kapasitas terminal internasional. Saat ini, terminal hanya mampu menampung sekitar 500 penumpang.
“Pengelola bandara menyatakan siap memenuhi permintaan kita, termasuk kemungkinan memperbesar terminal jika nantinya ada kesepakatan resmi,” jelasnya.
Pengelola Bandara Thaif juga menyatakan kesiapannya menambah hingga 10 slot penerbangan per hari bagi jemaah haji Indonesia. Ini menjadi peluang besar untuk memperlancar arus kepulangan jemaah dan mengurangi kepadatan di bandara utama.
“Saat ini total slot penerbangan haji kita sekitar 17–20 per hari. Penambahan slot dari Thaif ini bisa sangat membantu. Masa tinggal jemaah di Arab Saudi bisa lebih singkat, yang tentu berdampak pada efisiensi biaya,” kata Muhadjir.
Segera Dilaporkan ke Presiden
Usulan pemanfaatan Bandara Thaif ini akan segera dibawa ke Presiden untuk diputuskan. Muhadjir menilai peluang ini sangat positif dan bisa menjadi solusi jangka panjang dalam penyelenggaraan haji ke depan.
“Keputusan akhir tentu di tangan Presiden. Tapi dari hasil pembicaraan awal, peluang ini sangat positif dan bisa menjadi langkah strategis untuk peningkatan layanan haji di masa depan,” pungkasnya.
