SerambiMuslim.com — Kementerian Agama Republik Indonesia merespons beredarnya nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta terkait catatan pelaksanaan haji 1446 H/2025 M. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menegaskan bahwa nota tersebut bersifat tertutup, ditujukan hanya kepada Menteri Agama, dirinya selaku Dirjen PHU, serta Direktur Timur Tengah Kemenlu RI.
“Sebagian besar isu yang menjadi catatan dalam nota tersebut sudah diselesaikan di lapangan dan dijelaskan secara resmi kepada otoritas Arab Saudi,” ujar Hilman di Madinah, Jumat (20/6/2025).
Ia menegaskan bahwa dinamika tersebut adalah hal yang lazim dalam operasi haji berskala besar. “Itu surat yang merangkum kejadian dua hingga empat minggu lalu. Kita bahas, selesaikan, dan terus berkoordinasi,” tambahnya.
Lima Pokok Catatan dalam Nota Diplomatik:
-
Koherensi Data Jemaah
Hilman menjelaskan bahwa terjadi perbedaan data antara sistem e-Haj Arab Saudi, Siskohat Kemenag, dan manifest penerbangan. Beberapa jemaah batal berangkat karena sakit atau meninggal, sehingga digantikan oleh jemaah lain. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data pada manifest pesawat.
“Kami lakukan rekonsiliasi data harian bersama tim di Kantor Urusan Haji, Kemenhaj, dan Syarikah. Alhamdulillah semua lancar,” jelasnya.
-
Pergerakan Jemaah Madinah–Makkah
Pada gelombang pertama, jemaah dari satu penerbangan yang ditempatkan di satu hotel ternyata berasal dari syarikah berbeda. Ketika diberangkatkan ke Makkah, diperlukan penyesuaian. Sebagian jemaah diangkut dengan kendaraan berbeda.
“Ini dinilai tak sesuai prosedur. Tapi kami sudah sampaikan penjelasan dan semua dilakukan dengan seizin Kemenhaj dan Syarikah,” jelas Hilman.
-
Penempatan Jemaah di Hotel Makkah
Ada sebagian jemaah yang pindah hotel agar bisa bersama anggota keluarga, meski beda syarikah. Perpindahan ini tidak selalu dilaporkan ke Kasektor atau Ketua Kloter.
“Ini jadi catatan. Tapi penggabungan keluarga seperti suami-istri, lansia-dampingan tetap kami fasilitasi,” ucapnya.
-
Kesehatan Jemaah
Jumlah lansia dan jemaah risiko tinggi (risti) masih tinggi tahun ini. Saudi khawatir angka kematian meningkat. Pemerintah Indonesia diminta memperketat seleksi jemaah.
“Pesan Saudi sangat jelas: jangan kirim jemaah dengan kondisi terlalu berat, seperti yang harus cuci darah. Ini juga peringatan bagi keluarga di Indonesia,” kata Hilman.
-
Penyembelihan Hewan Dam
Saudi tahun ini melarang pembelian kambing sendiri atau penyembelihan di luar sistem resmi Adahi. Namun, banyak jemaah Indonesia sudah terlanjur berkomitmen dengan RPH, pasar, atau mukimin.
“Ini yang jadi persoalan. Kontrak dengan Adahi pun belum diteken karena belum ada kepastian jumlah,” jelas Hilman.
Ke depan, Hilman menekankan, perlu ada kebijakan pembiayaan khusus hadyu dalam BPIH agar masalah serupa tak terulang. “Kalau tetap voluntary (sukarela), kita sulit membuat kontrak resmi.”
Klarifikasi untuk Meredam Polemik
Hilman berharap penjelasan ini dapat menghentikan spekulasi atas isi nota diplomatik yang sempat beredar luas. “Semua sudah dikomunikasikan secara diplomatis dan teknis. Masalah-masalah itu bukan baru. Sudah diselesaikan bahkan sebelum puncak haji,” tutupnya.
Kementerian Agama menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem penyelenggaraan haji agar pelayanan terhadap jemaah semakin optimal dan profesional di masa mendatang.
