SerambiMuslim.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyatakan komitmennya untuk memperkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah serta memastikan perlindungan bagi jamaah Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan setiap tahunnya.
Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya integrasi sistem digital dalam memperbaiki pengalaman jamaah Indonesia.
“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi lebih kepada keselamatan dan kenyamanan jamaah. Semua proses, mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan, harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” ujar Irfan.
Ia juga menekankan, bahwa pelayanan haji dan umrah bagi jamaah Indonesia harus cepat, aman, dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif.
Irfan pun menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung penyempurnaan layanan haji dan umrah yang lebih terintegrasi dan efisien.
Irfan Yusuf menghadiri acara forum Saudi-Indonesian Umrah Co.Exchange di Makkah, Arab Saudi, Senin, 16 Februari 2026. Dalam forum ini, Dia mengonfirmasi dukungan penuh Indonesia terhadap modernisasi layanan haji dan umrah, sejalan dengan visi Saudi Vision 2030.
Salah satu aspek teknis utama yang menjadi fokus perhatian adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Saudi. Ini mencakup optimalisasi platform Nusuk Masar, yang digunakan untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jamaah.
Selain itu, Indonesia juga mengusulkan fleksibilitas dalam mekanisme penggantian visa bagi jamaah yang batal berangkat, dengan harapan kuota yang tidak terpakai tidak akan hangus.
“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme yang fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” jelas Menhaj.
Selain itu, Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital, sehingga proses ini menjadi lebih praktis dan tidak membingungkan jamaah.
Dengan integrasi sistem yang diusulkan, Kemenhaj berharap dapat mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan respons terhadap kondisi darurat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jamaah. ***
