SerambiMuslim.com – Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj), Prof Jaenal Effendi, menegaskan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak hanya berorientasi pada kelancaran ibadah jamaah, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan pelaku usaha dalam negeri.
Hal itu disampaikan Jaenal saat meninjau layanan jamaah di Madinah, Kamis (7/5/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi kinerja petugas haji yang dinilai bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada jamaah Indonesia.
Menurut Jaenal, pemerintah saat ini tengah mengejar target “Tri Sukses Haji”, yakni sukses ritual ibadah, sukses penyelenggaraan, dan sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji.
“Harapan Bapak Presiden dan Bapak Menteri, ibadah haji tidak hanya sukses secara pelayanan dan ibadah, tetapi juga memberikan nilai manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM Indonesia,” ujar Jaenal.
Ia menjelaskan, keterlibatan produk lokal Indonesia dalam penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan tren positif. Salah satunya terlihat dari meningkatnya ekspor bumbu khas Nusantara dan makanan siap saji atau ready to eat (RTE) ke Arab Saudi.
Menurutnya, produk makanan Indonesia mendapat respons positif dari jamaah karena tetap dapat menghadirkan cita rasa khas Tanah Air selama berada di Tanah Suci.
“Para eksportir Indonesia berhasil memasok bumbu autentik dan makanan siap saji ke Arab Saudi. Jamaah pun antusias karena masih bisa menikmati makanan bercita rasa Nusantara,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga tengah mematangkan platform khusus oleh-oleh haji yang diharapkan mampu menjaga perputaran ekonomi tetap mengalir ke Indonesia.
Di sejumlah hotel jamaah, lanjut Jaenal, telah tersedia area komersial yang menghadirkan berbagai produk UMKM, mulai dari bakso, pempek, hingga soto.
Kesuksesan pengembangan ekosistem ekonomi haji tersebut, kata dia, tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji Saudi dan berbagai perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Makkah dan Madinah.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi atas kemitraan luar biasa ini sehingga ekosistem ekonomi haji dapat berjalan optimal,” ucapnya.
Dari sisi pembiayaan, Jaenal menyebut total biaya pelaksanaan haji tahun ini mencapai Rp18,2 triliun. Pemerintah berharap anggaran besar tersebut mampu menciptakan dampak ekonomi berlipat (multiplier effect) bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.
“Saat ini tim dari Ditjen masih melakukan penghitungan untuk mengetahui seberapa besar dampak positif penyelenggaraan haji terhadap pertumbuhan UMKM secara masif,” jelasnya.
Pemerintah optimistis sinergi antara pelayanan jamaah dan penguatan ekonomi haji dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat yang lebih luas dan berkelanjutan. ***
