SerambiMuslim.com — Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama tengah menyusun modul teknis pendampingan reintegrasi sosial berbasis keagamaan bagi penyuluh dan penghulu di seluruh Indonesia. Modul ini merupakan bagian dari penguatan peran strategis mereka dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial mantan narapidana kasus terorisme (napiter), returnee (WNI eks pelintas konflik dari luar negeri), serta individu yang pernah mengalami keterpaparan ideologi kekerasan.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menyampaikan bahwa tantangan penyuluh agama saat ini semakin kompleks. Tidak hanya bertugas menyampaikan dakwah atau membina umat, mereka juga menghadapi persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan lintas disiplin.
“Penyuluh kita tidak cukup dibekali dengan ceramah semata. Mereka harus mampu menjadi pendamping, fasilitator, bahkan jembatan bagi proses rekonsiliasi sosial di masyarakat,” ujar Arsad saat membuka Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan di Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.
Menurutnya, dalam konteks reintegrasi sosial, narasi keagamaan harus mampu mengobati luka sosial dan psikologis. Mantan napiter atau returnee kerap mengalami stigma, keterasingan, dan trauma. Di sinilah peran penyuluh dan penghulu menjadi krusial. Mereka perlu memahami realitas psikososial individu yang kembali ke masyarakat.
Arsad menjelaskan bahwa agama kerap dijadikan pintu masuk dalam proses radikalisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui pengajian, komunitas tertutup, dan aktivitas sosial keagamaan. Namun di sisi lain, nilai-nilai keagamaan yang otentik justru menjadi solusi paling kuat untuk mengembalikan semangat kemanusiaan dan kedamaian.
“Kita percaya bahwa agama adalah sumber kasih sayang, toleransi, dan penghargaan terhadap kehidupan. Maka, intervensi berbasis nilai keagamaan menjadi penting untuk mendampingi proses deradikalisasi dan pemulihan sosial,” terangnya.
Sebagai bagian dari strategi ini, Kementerian Agama tengah menyusun buku panduan teknis serta modul pelatihan lanjutan bagi penyuluh dan penghulu. Selain itu, juga akan dikembangkan platform kuliah daring tematik tentang reintegrasi sosial dengan pendekatan keagamaan yang moderat.
Saat ini, Kementerian Agama memiliki lebih dari 28 ribu penyuluh agama dan sekitar 12 ribu penghulu yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Arsad, mereka adalah kekuatan besar dalam membumikan moderasi beragama dan memperkuat harmoni sosial di tingkat akar rumput.
“Penyuluh dan penghulu adalah ujung tombak kita. Mereka hadir paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, kapasitas mereka harus terus kita perkuat secara sistematis,” jelasnya.
Dialog Nasional bertema “Bersama untuk Perdamaian: Reintegrasi Sosial Eks Napiter/Returnee dan Pencegahan Konflik Keagamaan” ini menjadi ruang strategis untuk menyerap praktik-praktik baik, sekaligus menyusun peta jalan kebijakan reintegrasi sosial berbasis pendekatan keagamaan.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini juga melibatkan para penyuluh agama dari berbagai daerah yang memiliki pengalaman mendampingi mantan napiter dan returnee. Diskusi dalam dialog ini difokuskan pada identifikasi tantangan lapangan, pengembangan metode pendampingan, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Arsad menegaskan bahwa kerja-kerja reintegrasi sosial tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat keamanan. Diperlukan pendekatan kolaboratif berbasis keterlibatan seluruh unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, masyarakat sipil, pekerja sosial, dan media.
“Kita perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mereka yang pernah terpapar. Itu tidak mudah, tetapi sangat mungkin jika dilakukan bersama,” ujarnya.
Ia berharap, hasil dari dialog ini tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi juga melahirkan kebijakan yang aplikatif, berkelanjutan, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Dengan niat tulus dan kerja kolaboratif, kita bisa menjadikan agama sebagai cahaya pemulihan dan jalan pulang bagi siapa pun yang pernah tersesat,” tutup Arsad.
