SerambiMuslim.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, mengurai berbagai tantangan dalam upaya membebaskan Palestina dari penjajahan. Menurutnya, perjuangan tersebut tak bisa dilepaskan dari peran negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia sebagai representasi resmi di tataran diplomasi internasional.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima 12 pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam di lantai 3 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada Rabu sore (30/4/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana serius dan penuh keprihatinan tersebut, para tokoh ormas Islam menyepakati pentingnya mendorong pemerintah Indonesia agar lebih proaktif mengambil peran strategis dalam mendorong kemerdekaan Palestina.
“Solusi atas persoalan ini tidak mungkin datang dari individu atau organisasi saja. Ini ranah negara sebagai aktor utama dalam kancah internasional. Dunia internasional hanya mendengarkan suara resmi dari negara-negara berdaulat,” tegas KH Yahya, yang akrab disapa Gus Yahya.
Ia menambahkan, saat ini isu Palestina belum menjadi prioritas dalam percaturan internasional, sehingga perlu strategi untuk mengangkat kembali isu tersebut ke permukaan. “Diperlukan ‘judul besar’ yang mampu menarik perhatian komunitas internasional agar Palestina kembali menjadi agenda global,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengungkapkan pengalaman pribadinya ketika bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan tersebut, yang ia hadiri tanpa membawa mandat resmi, diwarnai dengan tawaran normalisasi hubungan Indonesia-Israel.
“Saya menolak, sebab normalisasi tidak mungkin dilakukan sebelum ada titik terang atas persoalan Palestina. Ini bukan semata masalah rakyat Palestina, tetapi juga medan konflik berbagai kepentingan negara, baik di dalam maupun luar kawasan. Bahkan, kelompok seperti Hamas tidak bisa bergerak tanpa dukungan logistik dari negara lain,” ungkapnya seperti dikutip dari NU Online.
Sementara itu, Ketua Umum Wahdah Islamiyah, KH Muhammad Zaitun Rasmin, menyampaikan harapannya agar PBNU terus memimpin perjuangan diplomatik bagi kemerdekaan Palestina. Ia menilai NU memiliki akar sejarah yang dalam dan pengaruh luas dalam isu ini.
“NU dan Palestina punya sejarah panjang. Komunikasi NU dengan berbagai pihak dalam isu Palestina sangat intens dan mendalam. NU adalah representasi kekuatan umat Islam Indonesia. Jaringan NU, baik nasional maupun internasional, dapat digunakan secara maksimal dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Zaitun.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan ormas Islam, antara lain Ketua Umum Dewan Dakwah KH Adian Husaini, Ketua Umum IKADI KH Ahmad Kusyairi, Ketua Umum AQL KH Bachtiar Nasir, Ketua Majelis Syuro PUI KH Dede Nurhasanah, Ketua Umum Mathla’ul Anwar KH Embay Mulya Syarief, dan Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyah Prof Faisol Nasar Madi.
Turut hadir pula Wakil Presiden Syarikat Islam Ustadz Ibong Syahroesyah, Ketua Umum Al-Wasliyah Masyhuril Khamis, Wasekjen Persatuan Islam Muhammad Faisal, Ketua Umum Hidayatullah Nashirul Haq Marling, dan Ketua Umum Perti Syarfi Hutauruk.
Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah dan suara ormas-ormas Islam untuk mendorong kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih vokal dan tegas dalam membela hak-hak rakyat Palestina.
