SerambiMuslim.com – Bank Indonesia (BI) bersama para pemangku kepentingan resmi meluncurkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025 yang dirangkaikan dengan Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) serta Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2026.
Kegiatan bertema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” tersebut menjadi forum diseminasi arah kebijakan serta strategi penguatan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional.
Acara ini diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian UMKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian ATR/BPN.
HVC Tumbuh Lampaui Ekonomi Nasional
Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Imam Hartono, menyampaikan bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global.
“Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tetap kompetitif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Halal Value Chain yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Imam.
Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen (yoy), sementara sektor Halal Value Chain (HVC) mencatatkan pertumbuhan 6,2 persen (yoy). Kinerja tersebut ditopang oleh sektor makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta modest fashion.
Kontribusi HVC terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat dari 25,45 persen pada 2024 menjadi 27 persen pada 2025, atau naik sekitar 155 basis poin.
Pembiayaan Syariah dan KLM Capai Rp35 Triliun
Dari sisi intermediasi, pembiayaan perbankan syariah hingga akhir 2025 tumbuh 9,66 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah yang telah disalurkan sebesar Rp35 triliun atau 4,49 persen dari batas maksimal 5,5 persen per Desember 2025.
Program Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) juga menjadi pendorong akselerasi. Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, realisasi pembiayaan mencapai Rp939 miliar, melampaui target Rp589 miliar.
“Tahun ini BPS diperluas hingga mencakup sektor keuangan sosial, pelibatan startup, serta industri keuangan nonbank, dengan optimalisasi platform digital. Kami berharap penguatan ini mampu mendorong pembiayaan syariah tumbuh lebih tinggi pada 2026,” kata Imam.
Di pasar uang dan pasar valas syariah, pemanfaatan instrumen lindung nilai oleh perbankan syariah meningkat 86,5 persen (yoy) menjadi 466 juta dolar AS, menunjukkan penguatan manajemen risiko dan pendalaman pasar.
ZIS dan CWLS Menguat
Pada sektor keuangan sosial, penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencapai Rp52,5 triliun hingga kuartal II 2025, atau tumbuh 43 persen dibandingkan akumulasi tahun sebelumnya.
Sementara itu, instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) mencatat pertumbuhan 22 persen (yoy) dengan nilai outstanding Rp1,4 triliun pada akhir 2025.
Imam menambahkan, peningkatan kinerja tersebut turut ditopang oleh naiknya literasi ekonomi syariah yang mencapai 50,18 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan 2023. Penguatan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.
Blueprint Eksyar 2030 dan Enam Inisiatif Nasional
Sebagai langkah strategis, BI telah menerbitkan Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) 2030 pada Agustus 2025. Dokumen ini menjadi pedoman arah kebijakan pengembangan sektor syariah dan mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global.
Blueprint tersebut bertumpu pada tiga strategi utama, yakni:
1. Penguatan ekosistem rantai nilai halal yang terintegrasi
2. Optimalisasi pembiayaan syariah
3. Perluasan literasi dan inklusi ekonomi syariah
Strategi tersebut diterjemahkan ke dalam enam inisiatif kolaborasi nasional, antara lain Gerbang Santri, Jawara Ekspor, Gema Halal, Sapa Syariah, Kanal ZISWAF, dan Lentera Emas.
Meski prospek 2026 dinilai tetap positif, industri keuangan syariah masih menghadapi tantangan struktural, termasuk skala permodalan yang relatif kecil, keterbatasan ekonomi skala, serta daya saing layanan yang perlu ditingkatkan.
“Ke depan, kami terus bersinergi dengan regulator dan pemangku kepentingan untuk mendorong lahirnya bank syariah berskala besar yang lebih kompetitif dalam satu hingga dua tahun mendatang,” ujar Imam. ***
