SerambiMuslim.com – DSN MUI berharap Menkeu Suahasil Nazara memperkuat peran ekonomi syariah dalam kebijakan fiskal Indonesia. Harapan tersebut disampaikan Ketua Badan Pengurus DSN MUI KH Cholil Nafis.
Menurut Cholil, ekonomi umat memiliki potensi besar untuk menopang pembangunan nasional.
Karena itu, instrumen ekonomi syariah dinilai perlu mendapat ruang lebih besar dalam pengelolaan keuangan negara.
“Saya berharap Pak Suahasil bisa mendorong, memaksimalkan ekonomi syariah. Kekuatan ekonomi umat tidak hanya sebagai konsumen, tapi menjadi penopang tentang pembangunan Indonesia,” tegas KH Cholil Nafis dikutip dari laman MUI, Rabu (16/9/2026).
Cholil menilai berbagai instrumen ekonomi umat masih berjalan secara terpisah di sejumlah sektor.
Potensi tersebut mencakup perbankan syariah, industri halal, hingga dana sosial keagamaan.
Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dikonsolidasikan agar memberikan kontribusi lebih luas terhadap perekonomian nasional.
DSN MUI Usulkan Danantara Syariah
Salah satu gagasan yang disampaikan MUI adalah pembentukan Danantara Syariah. Lembaga tersebut diharapkan menjadi wadah untuk mengonsolidasikan aset dan potensi ekonomi umat berbasis syariah.
“Kami sudah sampaikan kepada Pak Rosan, CEO Danantara, agar dibentuk Danantara Syariah untuk mengkonsolidasi ekonomi umat,” ungkap Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini.
Menurut Cholil, penguatan ekonomi syariah tidak cukup melalui sektor industri dan keuangan. Instrumen ekonomi umat juga perlu mendapat pengakuan formal sebagai bagian dari kebijakan ekonomi negara.
“Banyak hal yang bisa menjadi instrumen dari ekonomi umat kita, tapi itu harus diakui sebagai sebuah instrumen negara. Yaitu harus masuk di dalam kerangka manajemen keuangan, kebijakan fiskal dari pemerintah tentang ekonomi dan keuangan umat ini,” jelasnya.
MUI Dorong Zakat Jadi Tax Credit
Selain integrasi ekonomi syariah ke dalam kebijakan fiskal, DSN MUI menyoroti hubungan antara zakat dan pajak.
Cholil mendorong pembayaran zakat dapat diperhitungkan sebagai tax credit atau pengurang pajak secara langsung.
Menurutnya, skema tersebut dapat memberikan dorongan keagamaan sekaligus kewarganegaraan bagi masyarakat.
“Kita berharap zakat dijadikan sebagai pajak tax credit. Sehingga orang membayar zakat ada motivasi keagamaan, ada motivasi kenegaraan,” kata Kiai Cholil.
Cholil juga mengingatkan agar pengelolaan APBN tetap dilakukan secara sehat dan kredibel. Salah satu perhatian adalah pengendalian ketergantungan terhadap utang luar negeri.
Ia menilai pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal dalam menjalankan tugas sebagai Menkeu.
Sebelumnya, Suahasil disebut pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Wakil Menteri Keuangan. (*)
