SerambiMuslim.com – Indonesia resmi dikukuhkan sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (8/1/2026).
Jabatan tersebut dijalankan Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, sepanjang tahun 2026. Ia akan memimpin sidang serta seluruh proses internal Dewan HAM PBB selama masa kepresidenan.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut posisi ini strategis dalam mendorong tata kelola HAM global.
Indonesia akan mengedepankan dialog, pendekatan konstruktif, dan kerja sama multilateral yang inklusif.
Kemlu RI menegaskan kepresidenan akan dijalankan secara objektif dan transparan.
Indonesia juga memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan Dewan HAM PBB.
“Mandat ini sangat prestisius dan disertai tanggung jawab besar,” kata Indah Nuria Savitri.
Ia menyoroti dinamika geopolitik global yang kompleks dan memengaruhi kerja Dewan HAM.
Menurut Indah, kepercayaan ini mencerminkan rekam jejak panjang Indonesia di isu HAM.
Upaya Indonesia dinilai konsisten, baik di tingkat nasional, kawasan, maupun internasional.
Indah menyebut keberhasilan ini hasil kerja diplomasi kolektif yang dipimpin Kemlu RI. Indonesia menjadi calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk posisi tersebut.
Penetapan formal dilakukan dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, 8 Januari 2026.
